IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDAFTARAN PENDUDUK DI WILAYAH PERBATASAN

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDAFTARAN PENDUDUK DI WILAYAH PERBATASAN
PENDAHULUAN Kabupaten Nunukan merupakan salah satu dari dua Kabupaten di Propinsi Kalimantan Utara yang berbatasan langsung dengan negara Bagian Sabah dan Negara Bagian Serawak Malaysia. Sesuai data jumlah kecamatan tahun 2017, terdapat 19 Kecamatan yang berada dalam wilayah administrasi Kabupaten Nunukan di mana 15 Kecamatan merupakan kecamatan perbatasan dengan Malaysia. Secara garis besar, tipologi kecamatan di perbatasan Kabupaten Nunukan dapat dikelompokkan menjadi tiga : kecamatan yang berbatasan darat, kecamatan yang berbatasan laut, dan kecamatan yang memiliki perbatasan darat dan laut dengan Malaysia. Dalam Undang-Undang Nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara disebutkan bahwa “Kawasan Perbatasan adalah bagian dari Wilayah Negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal Batas Wilayah Negara di darat, Kawasan Perbatasan berada di kecamatan”. Selanjutnya dalam Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Perbatasan di Kalimantan ditetapkan bahwa Kecamatan Nunukan adalah merupakan salah satu dari 12 Kecamatan perbatasan yang ada di Kabupaten Nunukan. Sebanyak tiga kecamatan baru yang berada dalam wilayah Krayan Kabupaten Nunukan saat ini, belum termasuk dalam Peraturan Presiden ini, mengingat Perpres ini diterbitkan sebelum pemekaran ketiga kecamatan dimaksud dilakukan. Kecamatan Nunukan terletak di Pulau Nunukan, salah satu pulau yang berbatasan dengan Sabah Malaysia. Kecamatan ini memiliki luas 564,50 km2 atau 3,96% dari total luas Kabupaten Nunukan yang tercatat sebesar 14.247,50 km2. Kecamatan Nunukan memiliki empat kelurahan dan satu desa. Tiga kelurahan dan satu Desa terletak di pesisir pulau Nunukan, sedangkan satu kelurahan lainnya, yaitu Kelurahan Nunukan Tengah tidak memiliki batas laut. Kelurahan Nunukan Barat, Kelurahan Nunukan Utara dan Kelurahan Nunukan Timur bahkan berbatasan laut dengan Sebatik wilayah Malaysia. Jika dilihat dari posisi geografisnya, maka Kecamatan Nunukan dapat digambarkan sebagai berikut : Sebelah Utara : Berbatasan dengan selat Sebatik Malaysia- Pulau Sebatik Sebelah Selatan : Berbatasan dengan teluk Sebuku Sebelah Barat : Berbatasan dengan selat Sebuku Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Nunukan Selatan dan laut Sulawesi Selain berbatasan dengan Sabah Malaysia, Kabupaten Nunukan juga berdekatan dengan wilayah Filipina bagian selatan. Banyak di antara warga Filipina tersebut, kini menyebar dan berkompetisi untuk “memperebutkan: lapangan pekerjaan yang ada di Sabah Malaysia hingga ke pulau Sebatik Malaysia. Bahkan tidak sedikit di antara mereka kemudian berhasil memperoleh kewarganegaraan Malaysia. Dengan posisinya yang berbatasan dengan pulau Sebatik dan berdekatan dengan Tawau, salah satu kota penting di negara bagian Sabah, Kecamatan Nunukan menjadi pintu masuk dan wilayah transit bagi masyarakat yang akan berangkat ke dan atau dari Tawau. Dengan posisinya tersebut Kecamatan Nunukan sering diperhadapkan dengan berbagai isu-isu strategis seperti keimigirasian, kejahatan transnasional, ekonomi, sosial, budaya, termasuk isu kependudukan. Salah satu isu kependudukan yang menjadi concern Pemerintah Kecamatan adalah pendaftaran atau pencatatan biodata penduduk bagi WNI yang datang dari luar negeri (Malaysia). Persoalan pelik yang dihadapi oleh Kecamatan Nunukan sebagai wilayah perbatasan adalah terkait dengan pendaftaran penduduk bagi WNI yang notabene merupakan eks TKI yang tidak berdokumen (undocumented migrant workers) alias ilegal. PEMBAHASAN Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, khususnya Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006, ditegaskan bahwa “Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”. Selanjutnya, dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, khususnya Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa pencatatan biodata penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa: Surat Pengantar dari RT dan RW. Dokumen Kependudukan yang dimiliki, antara lain: Kutipan Akta Kelahiran; Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar; KK; KTP; Kutipan Akta Perkawinan/Kutipan Akta Nikah; atau Kutipan Akta Perceraian. Surat Keterangan Kepala Suku/Adat setempat, khusus bagi komunitas terpencil/suku terasing. Adapun WNI yang datang dari luar negeri diatur dalam Pasal (2), ditetapkan bahwa “pencatatan biodata penduduk bagi WNI yang datang dari luar negeri dilakukan setelah memenuhi syarat berupa Paspor, atau dokumen penggganti paspor”. Dalam prakteknya, pengajuan pencatatan/pendaftaran penduduk di Kabupaten Nunukan pada umumnya, dan di Kecamatan Nunukan secara khusus, baik untuk penduduk setempat maupun WNI yang datang dari luar negeri (TKI), yang belum memiliki NIK, diberlakukan sama. Dengan modal Surat Pernyataan Ketua RT yang dilengkapi dengan Surat Pernyataan dari pemohon dan Surat Pernyataan Penjamin dari warga setempat yang dituangkan dalam kertas bermaterai, maka seorang pemohon dapat dicatat dalam Formulir F-1.01 untuk selanjutnya diajukan ke instansi pelaksana melalui Desa/Kelurahan dan kecamatan untuk mendapatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Jika kemudian sang pemohon belum terdata di dalam sistem yang telah terintegrasi secara nasional, dan melalui proses screening dapat meyakinkan petugas bahwa yang bersangkutan adalah WNI, maka instansi pelaksana akan memberikan otuput berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK inilah nantinya yang menjadi dasar instansi pelaksana selanjutnya untuk dapat menerbitkan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) seseorang pemohon dengan status kewarganegaraan Indonesia. Mencermati pola yang berjalan sebagaimana digambarkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa praktek pendaftaran penduduk yang dilakukan di Kabupaten Nunukan dengan tidak sepenuhnya mengacu pada ketentuan yang berlaku, merupakan kebijakan berskala lokal. Mekanisme dan prosedur ini tidak ditemukan pijakan hukumnya baik dalam Undang-undangnya sendiri maupun dalam Peraturan Presiden yang ada. Namun perlu diketahui bahwa kebijakan ini sesungguhnya memiliki semangat untuk membantu meningkatkan cakupan pendaftaran penduduk di Kabupaten Nunukan yang terbilang masih cukup rendah pada saat awal implementasi Undang-Undang di atas diberlakukan. Sebagai wilayah perbatasan, pergerakan penduduk di Kecamatan Nunukan sangat dinamis. Jumlah penduduk ril yang ada di Kecamatan Nunukan pada khususnya, dengan jumlah penduduk yang tercatat dalam data base kependudukan yang lama tidak sama, bahkan menunjukkan kesenjangan angka yang cukup tinggi. Hal ini terjadi karena banyak warga yang berstatus penduduk Kecamatan Nunukan ditengarai sedang bekerja sebagai TKI di Sabah Malaysia. Kondisi ini bukan hanya terjadi di Kecamatan Nunukan, tapi juga kecamatan-kecamatan lain yang ada dalam wilayah Kabupaten Nunukan. Praktek pendaftarana penduduk yang “sangat sederhana” ini telah berlangsung beberapa tahun dan masih diberlakukan hingga sekarang. Praktek ini menjadi mekanisme dan prosedur yang seolah baku. Pada hal jika mengacu pada ketentuan sebagaimana disebutkan di atas, maka praktek ini dapat dikatakan telah menyalahi prosedur dan mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas. Memilih untuk meneruskan praktek ini atau mengembalikannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan adalah pilihan-pilihan yang dilematis dan sulit. Dampak dari diberlakukannya kebijakan penyederhanaan ini, pertambahan penduduk di Kecamatan Nunukan mengalami lonjakan yang cukup tinggi. Lonjakan penduduk tersebut, sebagian besar disumbangkan oleh proses migrasi penduduk, baik dari daerah lain dan terutama dari eks TKI yang memilih mendaftarkan kependudukannya di Kecamatan Nunukan, atau di Kabupaten Nunukan. Hal ini tentu akan mempengaruhi struktur kehidupan masyarakat Nunukan maupun pemerintahan di Kabupaten Nunukan untuk mengatasi dampak-dampak lain sebagai akibat dari pertambahan penduduk ini. Dampak lain yang perlu dikhawatirkan jika kemudahan pendaftaran penduduk ini dilanjutkan, maka dapat saja dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab untuk mendaftarkan orang-orang yang sesungguhnya bukan WNI, melainkan warga negara lain. Untuk diketahui, selain berbatasan dengan Sabah Malaysia, Kabupaten Nunukan juga bertetangga dekat dengan wilayah Filipina bagian selatan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa penduduk di wilayah tersebut telah lama memperjuangkan diri untuk melepaskan diri dari negara Filipina untuk membentuk pemerintahan dan negara sendiri. Disinyalir, wilayah tersebut juga dijadikan salah satu basis dari gerakan-gerakan radikalisme. Sejumlah teroris kelas kakap belakangan diketahui pernah mendapat gemblengan di wilayah tersebut. Bahkan prampokan terhadap kapal-kapal yang berlayar di sekitar laut Sulawesi juga disinyalir dilakukan oleh faksi-faksi pergerakan yang ada di sana dan masih marak terjadi hingga sekarang. Bukan hanya dari Filipina, warganegara tetangga Malaysia, juga tidak menutup kemungkinan dapat memanfaatkan peluang tersebut untuk mendapatkan status kewarganegaaran Indonesia melalui prosedur yang tidak semestinya. Status kewarganegaraan tersebut tentu akan sangat membantu mereka untuk keluar masuk wilayah Indonesia dengan sangat mudah. Bukan rahasia lagi, jika terdapat warga-warga di perbatasan negara yang diisukan memiliki kewarganegaraan ganda. Indonesia tidak menganut prinsip ini, sebab Indonesia hingga saat ini masih memegang prinsip kewarganegaraan tunggal. Kedekatan geografis, saling ketergantungan ekonomi, kesamaan agama dan kepercayaan, kemiripan bahasa dan sosial budaya dapat menjadi alasan untuk terjadinya interaksi yang intens antar bangsa di wilayah tersebut. Di lain sisi, interaksi yang tidak dikelola dengan baik juga berpotensi akan menimbulkan dampak-dampak negatif. Isu perdagangan manusia, kasus-kasus penyeludupan narkoba, senjata, dan barang-barang seludupan haram lainnya, telah cukup merepotkan aparat dan petugas pengawasan, termasuk pemerintah daerah di perbatasan. Pilihan untuk mengembalikan pada mekanisme dan prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, pun bukan pilihan tanpa resiko. Besarnya jumlah TKI ilegal yang masuk ke wilayah Nunukan, menjadi masalah lain yang tidak kecil implikasinya bagi Pemerintahan dan struktur kehidupan masyarakat Kabupaten Nunukan. Betapa tidak, sebagian eks TKI illegal tersebut, bukan hanya tidak memiliki dokumen keimigrasian, namun juga ditengarai banyak yang tidak memiliki dokumen kependudukan yang dapat dijadikan sebagai data dasar untuk dapat didaftarkan menjadi penduduk setempat. Di antara para eks TKI tersebut, ada yang telah menetap puluhan tahun di negara tetangga dan merupakan generasi kedua atau ketiga dari keluarganya. Tidak heran jika ada di antara para eks TKI tersebut kemudian tidak mengenal kampung halaman orang tua atau kakek/neneknya lagi. Lantas, jika mereka kemudian tidak bisa diterima di Malaysia, lantas ke wilayah mana mereka akan dipulangkan. Setidaknya ada beberapa potensi dampak jika opsi ini menjadi pilihan, antara lain : Angak penduduk Kecamatan Nunukan yang tidak memiliki identitas kependudukan akan mengalami kenaikan yang signifikan. Dampak dari angka 1 di atas, maka potensi hilang-hilangnya hak-hak seseorang untuk mendapatkan perlindungan dan fasilitas dari negara dan pemerintah. Bertambahnya beban yang harus dipikul oleh Pemerintah setempat untuk mengatasi dampak-dampak lain yang ditimbulkan dari persoalan tersebut Akan muncul potensi penduduk yang tidak memiliki status kewarganegaraan (stateless) di perbatasan. Pemerintah di daerah perbatasan tidak hanya berkewajiban untuk memberikan pelayanan kepada penduduknya namun juga memiliki misi untuk menjaga harkat dan martabat Indonesia di mata negara lain. Dengan tanggungjawab yang lebih besar ini, maka sudah semestinya kebijakan terkait dengan aspek kependudukan di wilayah seperti Kabupaten Nunukan, maupun wilayah perbatasan lainnya, dibedakan dengan daerah yang bukan merupakan wilayah perbatasan negara. Sebab kebijakan yang seragam terkait pendaftaran penduduk dengan mengabaikan keunikan, permasalahan dan tantangan wilayah perbatasan, menyebabkan implementasi dari kebijakan tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. SIMPULAN/SARAN Berdasarkan analisis dan fakta-fakta yang dipaparkan di atas, maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap kebijakan daerah maupun kebijakan Pemerintah Pusat yang berkaitan dengan Pendaftaran Penduduk di wilayah perbatasan negara. Perlu ada pendekatan yang asimetris terkait prosedur dan mekanisme pendaftaran penduduk untuk mengakomodir karakteristik wilayah perbatasan yang membedakannya dengan wilayah yang tidak berkarakteristik perbatasan negara. Penyempurnaan kebijakan dan pendekatan tersebut, menurut penulis, mendesak untuk dilakukan guna menimalisir potensi dampak negatif dari kebijakan maupun praktek pelaksanaan dari kebijakan ini. Jika tidak, daerah perbatasan seperti Kecamatan Nunukan maupun Kabupaten Nunukan akan menghadapi beban baik secara politik, hukum, ekonomi dan sosial budaya yang dapat saja berimplikasi pada melemahnya ketahanan masyarakat perbatasan dan mengancam keamanan dan pertahanan negara.

Dipost Oleh Harman

Menulis untuk mengabadikan diri...

Post Terkait

Tinggalkan Komentar