MEMAKSA BUMDES MENJADI LOKOMOTIF EKONOMI DESA

MEMAKSA BUMDES MENJADI LOKOMOTIF EKONOMI DESA

Sumber Foto : internet

PENDAHULUAN

Saya tertarik mengikuti ide-ide transformatif dan “revolusioner” yang selalu dilontarkan oleh Menteri Desa. Mencermati latarbelakang profesi beliau yang berasal dari profesional di mana kinerja harus terukur dan akuntabel, sangat bisa memahami keinginan beliau yang tentu tidak sabar untuk melihat perubahan mendasar pada kehidupan masyarakat diperdesaan pasca implementasi undang-undang desa. Betapa tidak, meskipun perekonomian nasional sedang lesu yang berimplikasi pada dana transfer pemerintah ke daerah yang tidak sesuai dengan proyeksi, namun nilai transfer Dana Desa tidak terpengaruh. Anggaran Dana Desa yang berasal dari APBN TA 2017 bahkan mengalami lonjakan 28% dibanding ahun 2016, atau dari Rp. 49,96 triliun menjadi Rp. 60 triliun. Bagi seorang profesional, tentu beliau ingin memastikan agar setiap sen/rupiah yang dibelanjakan desa terasa dan terlihat manfaat dan dampaknya bagi perbaikan kehidupan masyarakat di desa.

Namun yang juga perlu disadari baha mengelola 72.944 ribu desa yang tersebar di 6793 kecamatan, di 486 kabupaten dan di 34 propinsi, bukanlah sesuatu yang mudah. Selain ketimpangan pembangunan infrastruktur yang telah terlebih dahulu ada, keberagaman budaya, kondisi geografis dan kapasitas SDM juga menjadi tantangan besar. Sayangnya, kebijakan Pemerintah dalam mengelola desa terkesan kurang mengakomodir keberagaraman ini. Kebijakan pengelolaan dana desa di pulau Jawa dan luar Jawa berlaku sama.

Menu-menu prioritas belanja desa menunjukkan itu. Desa yang kurang infrastrukturnya dan rendah kapasitas SDMnya diberikan menu belanja yang sama dengan desa yang infrastruktur dan SDMnya jauh lebih baik, demikian juga sebaliknya. Tidak boleh keluar dari menu itu. Implikasinya, tidak sedikit desa yang tidak mampu menyusun skala prioritas pada hal-hal yang mungkin genting bagi pembangunan di desanya karena tidak adanya pilihan menu yang dibutuhkan pada juknis pengelolaan Dana Desa.

Tapi ok-lah, memperdebatkan ini sama seperti memperdebatkan antara ayam dan telur. Berebut untuk menetapkan bahwa ayam atau telur yang lebih dahulu. Yang diperlukan adalah usulan-usulan konkrit yang sesuai dengan kebutuhan desa. Tapi perlu diingat, bahwa tidak ada obat yang khasiatnya sapu jagat. Tidak ada satu solusi untuk mengatasi peliknya pengelolaan pembanguna di seluruh desa. Sebab, seperti diutarakan di atas, setiap desa memiliki karakternya masing-masing dengan definisi kebutuhan prioritasnya masing-masing.

Saya tertarik saja dengan program penguatan ekonomi desa melalui program pembentukan BUMDES. Dengan konsep ini, desa memang diarahkan untuk mencari alternatif sumber pembiayaan alternatif bagi desa. Syukur-syukur BUMDES akan mampu menjadi lokomotif bagi pertumbuhan ekonomi atau minimal pergerakan ekonomi di desa. Namun bagi saya, BUMDES bukan hanya bagaimana membentuknya, tapi bagaimana menjalankan dan mengelolanya sehingga memenuhi tujuan pembentukannya.

Mengelola BUMDES, bagi saya bukan pekerjaaan sederhana, sekecil apa pun dia, tetap dibutuhkan kemampuan manajerial dan jiwa kewirausahaan (entrepreneurship) yang baik. Sebab, meskipun saya tidak memiliki latarbelakang ekonomi atau bisnis, namun teori dan konsep ekonomi juga bukanlah barang asing bagi saya. Ironisnya, teori ternyata tidak cukup. Jika teori itu cukup untuk mengantarkan kesuksesan, mungkin saya sudah menjadi pengusaha sukses. Jujur saya akui, saya tidak memiliki jiwa entrepreneurship yang diperlukan dalam mengelola organisasi bisnis, dan saya memang tidak punya pengalaman dalam mengelola organisasi bisnis. Karena itu, nasib saya begini-begini saja. Mungkin saya memang cocok berada di organisasi nirlaba saja.

Meskipun demikian, saya ingin berbagi ide kepada pembaca. Siapa tahu saja, ada di antara pembaca yang tertarik membumikan ide ini. Sebab, saya pernah mengikuti sejarah perjalanan seorang Tanri Abeng yang menjadi konsultan sukses untuk puluhan perusahaan, akan tetapi Tanri Abeng sendiri, “tidak cukup sukses” ketika menjadi menteri pada bidang yang menjadi spesialisasinya. Bedanya, Tanri Abeng dibayar miliran rupiah untuk ide dan pemikiran briliannya bagi perusahaan. Untuk saya, cukup anda doakan agar hidup saya bermanfaat dan Allah mengabulkan doa-doa saya saja. Sebab 100% saya sadari, kemampuan saya, memang tidak ada apa-apanya dibanding apa yang dimiliki seorang Tanri Abeng. Hee….

BUMDES DIBENTUK UNTUK APA?

Ide tulisan ini berangkat dan mengambil latarbelakang kawasan perdesaan di pulau Sebatik. Mungkin konsep ini pun memang hanya cocok untuk desa di pulau terluar itu saja. Bagi yang mengenal saya, tentu tahu alasan pemilihan lokasi model ini. Ya, saya pernah bertugas di sana, dan saya merasa sedikit lebih mengenal karakteristik wilayah dan potensi desa dan masyarakat perdesaan di pulau itu. Pada hal, mungkin itu hanya perasaan saya saja. He…

Setahu saya, di Propinsi Kaltara, Desa-Desa di pulau Sebatik termasuk paling antusias menyambut kebijakan program pembentukan BUMDES. Tidak lama berselang setelah kebijakan itu digulirkan, desa-desa yang ada di pulau itu berlomba-lomba membentuk BUMDESnya. Sebagai contoh, dalam beberapa bulan saja, seluruh desa di kecamatan di mana saya pernah bertugas telah selesai membentuk BUMDESnya masing-masing. Langkah serupa juga diambil oleh desa-desa di kecamatan lainnya. Mereka se akan berlomba paling tercepat memiliki BUMDES. Lomba tidak berhadiah ini, sepertinya cukup berhasil. Saya belum mendengar bahwa masih ada desa di pulau dua negara tersebut yang belum membentuk BUMDES.

Masalahnya, setelah dibentuk kemudian apa? Sampai saat ini, saya belum mendengar cerita hebat terkait satu BUMDES sukses di sana. Biasanya, jika ada best practice yang menonjol, pasti akan cepat tersebar. Sebab semangat untuk maju di pulau lima kecamatan itu sangat tinggi. Tidak heran, selama 3 tahun berturut-turut, juara desa berprestasi menjadi langganan desa yang ada di utara pulau Nunukan ini.

Secara teori, tidak sulit bagi sebuah lembaga ekonomi untuk maju di Sebatik. Sebab tidak sedikit alternatif lapangan usaha yang tersedia, baik itu di perdagangan atau pun jasa. Persoalannya, menumbuhkan jiwa kewirausahaan (enterpreneurship) di kalangan masyarakat desa ini bukanlah sederhana. Jika pun ada yang berjiwa wira usaha, kesejahteraan yang dijanjikan sebagai pengurus BUMDES, belum menjanjikan. Bagi yang punya modal, mereka cenderung membuka usaha sendiri. Selain lebih bebas dan leluasa, mereka tidak terikat dengan tetek bengek norma dan etika birokrasi. Memilih jalur perdagangan tradisional yang cenderung illegal atau konvensional tidak menjadi masalah bagi usaha-usaha ekonomi masyarakat di pulau yang dihuni oleh mayoritas masyarakat migran itu. Tapi untuk sekelas BUMDES, pilihan cara juga harus menjadi pertimbangan penting.

Selain jiwa kewirausahaan, karena yang dikelola adalah dana pemerintah, diperlukan kemampuan manajerial dan administrasi yang baik. Sebab jika tidak, horor pemeriksaan berlapis dari auditor internal dan eksternal pasti menunggu. Selain itu, banyaknya aturan dan etika birokrasi yang harus dilalui, menjadikan “lapangan kerja” ini kurang menarik bagi masyarakat di sana, setidaknya untuk saat ini.

DARI BERFIKIR OUTWARD LOOKING KE INWARD LOOKING

Menurut pengamatan saya pribadi jauh sebelumnya, ekonomi Sebatik menggeliat karena etos dan kerja keras masyarakatnya yang sebagian besar adalah migran dan bahkan mantan BMI. Pada saat infrastruktur jalan dan jembatan masih sangat minim, masyarakat Sebatik telah lama mengandalkan jalur laut Sulawesi yang memisahkan pulau Sebatik dengan daratan negara Bagian Sabah untuk membawa hasil pertaniannya ke Tawau. Itulah sebabnya, sehingga ketika terjadi gejolak ekonomi dalam negeri, tidak banyak berdampak negatif bagi kehidupan mereka, bahkan sebaliknya. Ini karena mata uang yang mereka gunakan adalah ringgit yang nilai tukar mata uangnya cukup stabil terhadap mata uang asing, sangat berbeda dengan mata uang Indonesia tentunya.

Lain halnya, ketika ekonomi Malaysia mengalami goncangan seperti saat ini, ditambah kebijakan pengetatan perdagangan lintas batas (border trade) yang diperlakukan mereka, dampaknya cukup terasa bagi masyarakat awam. Harga-harga bukan saja melonjak tinggi tanpa dapat dikendalikan, tapi barang kebituhan pokok menjadi cukup langka. Sementara daya beli masyarakat melemah karena harga komoditas hasil pertanian merosot tajam dan penghasilan sektor jasa konstruksi dan PNS juga menurun drastis akbat defisit keuangan yang dialami Pemerintak Kabupaten Nunukan.

Saat ini, petani-petani Sebatik mengeluhkan jatuhnya harga komoditas pertanian (termasuk perikanan) yang menjadi sandaran hidup 70-80% penduduk Sebatik. Pisang yang tadinya dibeli 70 sen/kg (2000 rp), kini dihargai 20 sen saja di tingkat petani. Harga coklat pun hanya mahal pada saat panen raya. Produk perikanan pun terkendala pemasarannya karena syarat moda angkutan ysng tidak memenuhi kriteria yang mereka inginkan.

Intinya, Tawau Sabah tidak seramah dahulu. Selain karena lesunya perekonomian negara sahabat itu, komoditas pertanian yang mereka peroleh dari Sebatik Indonesia, konon telah tersubtitusi dengan komoditas yang sama di dalam negeri. Sebagai contoh, kebutuhan pisang yang sebagian besar mereka peroleh selama ini dari petani Sebatik, telah tergantikan dengan komoditas pisang yang mereka kembangkan sendiri. Untuk kasus terakhir, kesalahannya ditengarai ada pada petani Sebatik juga. Terbuai menjual bibit pisang kepada pengusaha Malaysia. Akibatnya, setelah pengembangan pisang di Tawau berhasil, pisang-pisang Sebatik kalah bersaing.

Inilah dampaknya, jika komoditas mengandalkan satu pasar saja. Tidak ada pilihan lain. Alasannya, tidak tunggal. Menariknya, ada yang berpandangan, pola ini konon “by design”. Menurut terawangan itu lagi, designernya berasal dari internal dan ekseternal sekaligus; mereka yang paling diuntungkan dari tataniaga model ini.

Secara eksternal, mudah ditebak. Kelompok kepentingan yang bermain di Tawau itu sangat berkepentingan atas model transaksional seperti ini. Tapi pertanyaannya, oknum internal itu siapa? Secara verbal, jargon maupun simbol, ekspresi heroisme kebangsaan paling banyak saya temukan di sini. Dengan demikian, saya belum seutuhnya percaya, ada pihak internal yang setega itu pada ibu pertiwinya.

Kita tinggalkan untuk memperbincangkan hal yang belum jelas itu. Masyarakat Sebatik harus disejahterakan tapi secara bersamaan wibawa negara juga harus ditegakkan. Saya melihat, wacana Tol Laut yang dicanangkan Jokowi merupakan salah satu peluang yang dapat menjadi alternatif solusi. Tapi kebijakan ini tidak menjadi solusi dengan sendirinya. Harus ada ikhtiar berupa prakondisi dan strategi guna mengaktualkan peluang ini menjadi sesuatu yang menguntungkan bagi masyarakat Sebatik secara nyata.

To Laut menjajikan pilihan selain Tawau. Dan itulah yang dibutuhkan, bukan saja untuk mengurangi ketergantungan tapi juga meningkatkan daya tawar masyarakat Sebatik terhadap pasar Tawau saat ini dan kedepan.

Tol Laut sendiri merupakan konsep pengangkutan logistik kelautan yang dicetuskan oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Program ini bertujuan untuk menghubungkan pelabuhan-pelabuhan besar yang ada di nusantara. Dengan adanya hubungan antara pelabuhan-pelabuhan laut ini, maka dapat diciptakan kelancaran distribusi barang hingga ke pelosok, khususunya dari dan ke pulau Sebatik ke wilayah lain di Nusantara.

Asumsinya, Tol Laut akan mengurangi biaya logistik pengiriman barang secara signifikan. Menurut suatu kajian yang dilakukan World Bank, biaya logistik di indonesia mencapai 24% dari faktor produksi. Angka ini termasuk tertinggi di dunia yang menyebabkan produk Indonesia menjadi tidak kompetitif.

“……, penyebab biaya logistik tinggi yang pertama yaitu tidak imbangnya arus kirim dan balik dari kontainer. Kebanyakan ketika dikirim lalu baliknya dalam posisi kosong,” Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Zaldy Ilham (ekbis.sindonews.com)

Selama ini, perekonomian masyarakat Sebatik digerakkan oleh individu-individu pengusaha yang memanfaatkan relasi-relasi bisnis yang mereka rintis dan bangun sendiri dengan pengusaha Malaysia. Dalam berbisnis, mereka terkesan tidak terorganisir alias berjalan sendiri-sendiri; mengandalkan modal usaha dan cara mereka masing-masing. Aktifitas mereka tidak melembaga. Selama saya bertugas di pulau itu, Saya tidak menemukan plang nama organisasi seperti HIPMI, Kadin atau lembaga serupa lainnya yang mempersatukan para pengusaha seperti yang terdapat di wilayah lain.

Hal tersebut, menurut saya, merupakan sebuah kelemahan tapi sekaligus kekuatan mereka. Kelemahan, karena mereka tidak dapat bernegoisasi dan meningkatkan daya tawar atas nama lembaga terhadap mitra dagang mereka. Tapi sekaligus kekuatan untuk tidak mudah diatur dan ditundukkan oleh suatu regulasi atau kebijakan yang sering mengecualikan kawasan perbatasan. Para pengusaha di sana cukup diuntungkan oleh kebijakan pengecualian atas dalih perbatasan oleh negara. Mereka yang paling diuntungkan pasti berkepentingan agar pengecualian itu berlanjut.

Demi wibawa negara, mengurangi ketergantungan dan meningakatkan daya tawar masyarakat luas terhadap pasar monopolistik yang ada, praktek-praktek perdagangan nafsi-nafsi harus segera dirubah menjadi sebuah model kerjasama yang menguntungkan semua, termasuk para petani dan nelayan yang hanya memiliki modal tenaga. Kelembagaan petani dan pengusaha harus dibentuk dan diperkuat melalui sinergitas yang menguntungkan untuk semua.

Jika peluang itu ada di dalam negeri, maka peluang itu pun harus ditangkap dan dimanfaatkan. Tiba saatnya untuk mengarahkan orientasi pengusaha ke dalam negeri (inward looking), dari yang tadinya ke luar negari (out ward looking), namun tergantung dan tidak mandiri. Seperti yang pernah saya tulis di bagian lain, Tawau dan sekitarnya penting bagi perekonomian Sebatik, tapi mungkin tidak pada saat-saat tertentu – pada saat kebijakan mereka tidak menguntungkan bagi masyarakat dan menciderai wibawa negara-, kiblat ekonomi harus berani digeser.

MESINERGIKAN LEMBAGA EKONOMI : BUMDES VS BUMD

Kelembagaan ekonomi di Kab. Nunukan, khususnya Sebatik, harus diakui belum solid dan karena itu, cenderung lemah. Namun, harus diingat, tidak mudah memaksa para pengusaha untuk solid. Selain para pengusaha itu memiliki jaringannya sendiri, mereka juga adalah pengusahan beromzet miliaran rupiah yang umumnya tidak datang dari pinjaman bank-bank pemerintah. Pemerintah perlu merancang strategi bagaimana agar pengusaha mengikuti kaedah-kaedah berusaha yang telah ditetapkan oleh pemerintah, demi menghadapi sebuah sistem bisnis negara yang solid di hadapan kita.

Ironisnya, Pemerintah Daerah sendiri tidak memiliki pengalaman yang cukup baik dalam mewirausahakan pemerintahan. Perusahaan Daerah (Perusda) yang merupakan BUMD, masih belum memperlihatkan kontribusinya bagi perekonomian di Kab. Nunukan. Perusda masih mengandalkan penyertaan modal pemerintah tanpa business plan yang jelas dan menjanjikan. Namun, saya tidak yakin Pemerintah melalui SKPD dimungkinkan oleh regulasi untuk menjadi pemain sekaligus. Dalam konteks ini, tidak ada salahnya Pemerintah Daerah mencoba untuk merevitalisasi dan mereorganisasi Perusda. Untuk sebuah bisnis yang dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa di perbatasan, kenapa tidak?

Ide di atas berangkat dari suatu asumsi bahwa salah satu tugas penting Pemerintah adalah mensejahterakan masyarakatnya. Untuk dapat mensejahterakan masyarakat dalam arti yang sesungguhnya, maka perlu dibangun kemandirian ekonomi. Hal tersebut tidak dapat dilakukan sendiri, harus bersinergi dengan lembaga lain. Dalam konteks ekonomi, maka Pemerintah semestinya harus menggandeng lembaga ekonomi atau perusahaan yang ada, baik perusahaan swasta maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD/Perusda) di tingkat Kabupaten, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di tingkat Desa.

Perusda dan BUMDES ini harus memiliki business plan yang saling menguatkan. PERUSDA harus memiliki business plan skala kabupaten dan BUMDES juga mestinya memiliki business plan tingkat desa dengan fokus keduanya pada sektor agribisnis. Sebab sektor ini harus diselamatkan. Karena selain menjadi kebutuhan mendesak di tengah ketidakpastian harga di pasar Malaysia, sektor pertanian dan perikanan menjadi mata pencaharian sebagian besar penduduk di pulau itu, yang artinya sangat menentukan perputaran ekonomi masyarakat di pulau terluar itu. Lebih dari itu, sektor agribisnis adalah sektor prioritas yang akan dimajukan oleh Pemerintahan yang ada sekarang.

Jika saja setiap BUMDES di pulau Sebatik sebagai contoh, mendapat penyertaan modal dari Desa minimal 100 juta rupiah per BUMDES, maka akan ada potensi modal 1,9 miliar rupiah dana segar dapat digunakan untuk menggerakkan ekonomi desa. BUMDES-BUMDES yang ada harus didorong untuk membeli cash hasil komoditas pertanian dan perikanan masyarakat di 19 desa yang ada. Skemanya, desa-desa yang ada di pesisir, fokus untuk membeli hasil perikanan nelayan, dan sebaliknya desa yang tidak berkarakteristik laut, fokus membeli hasil pertanian masyarakatnya.

Di tingkat Kabupaten, Perusda yang selama beberapa tahun ini terkesan mati suri, dapat difungsikan sebagai penadah dan pengumpul utama hasil komoditas pertanian yang dikumpulkan dan dibeli oleh BUMDES di tingkat desa. Perusdalah yang bertanggungjawab mengirim produk itu kepada buyers.

Pemerintah Daerah melalui SKPD terkait dalam waktu yang bersamaan harus merancang strategi penanganan logistik yang efisien (termasuk pergudangan dan pengiriman), dan membantu Perusda mencari buyers dan mengendalikan standar mutu produk sehingga dapat bersaing di tingkat nasional.

Agar Perusda dapat membeli produk petani yang yang dikumpulkan melalui BUMDES dengan harga yang baik, maka pengelolaan logistik ini harus dilakukan seefektif dan seefisien mungkin. Biaya yang dihemat dapat digunakan untuk membeli produk petani dengan harga yang minimal sama atau lebih baik daripada harga yang ditawarkan oleh pasar Tawau Malaysia melalui pada pengumpul yang dibinanya. Saya yakin, petani dan nelayan tidak akan berfikir dua kali untuk menjual produk-produk pertanian dan perikanan mereka kepada Perusa dan BUMDES ini. Jika Tol Laut, dapat efektif sesuai rencana, maka efisiensi dapat dilakukan pada aspek logistik secara signifikan yang pada gilirannya dapat digunakan untuk meningkatkan harga beli produk di tingkat petani atau nelayan.

Dalam waktu yang bersamaan, otoritas terkait di perbatasan Indonesia harus mulai memperketat pengwasan alias pengiriman komoditas pertanian dan perikanan yang tidak resmi, tentu saja sepanjang komoditas serupa telah dapat diperdagangkan melalui pasar yang telah ditetapkan pemerintah. Hal tersebut diperlukan dalam rangka memastikan agar sustainability pemenuham kuota/volume barang kepada buyers dapat terpenuhi dan terjaga.

Setelah pola dan mekanisme kerjasama ini mapan, para pengusaha yang bergerak di bidang yang sama sebaiknya dirangkul, dengan syarat mereka bersedia mengikuti mekanisme yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Dengan demikian, tidak ada pihak yang akan dirugikan.

Melalui skema ini semua pihak dipastikan akan diuntungkan. Pemerintah terjaga wibawanya di mata negara lain dalam hal melindungi kepentingan warganya di perbatasan. Namun secara bersamaan, lembaga ekonomi pemerintah daerah (Perusda dan BUMDES) menjadi hidup dan lebih menggeliat serta dapat menggerakkkan ekonomi desa dan daerah. Jika para pengusaha tertarik, maka mereka juga dapat ikutserta dalam skema tersebut. Dengan adanya keikutsertaan pengusaha, maka uang yang beredar di tingkat petani akan semakin besar dan cakupan komoditas yang diperdagangkan juga dapat lebih luas sesuai kebutuhan buyers dan atau pasar dalam negeri.

Thus, realistis atau tidaknya ide ini, bukan menjadi soal. Yang jelas, saya ingin membuka pembicaraan ke arah visi agribisnis yang telah kadung diperjanjikan oleh Bupati/Wakil Bupati kita saat ini. Suka atau tidak, visi ini harus disukseskan, dengan atau tidak menggunakan konsep di atas. Selama berfikir, selamat berdiskusi, dan jangan lupa minum air putih agar tetap bisa fokus dan konsentrasi. He…

http://www.ekosandjojo.id/?go=berita.view&id=134

(http://googleweblight.com/?lite_url=http://desa-membangun.blogspot.com/2016/11/Daftar-Rincian-Dana-Desa-2017-Menurut-Kabupaten-Kota.html?m%3D1&ei=b72tabbh&lc=en-ID&s=1&m=566&host=www.google.co.id&ts=1489022582&sig=AJsQQ1B1OTvss90gjCD7WmV8-60h8zwnoA)

.

Dipost Oleh Harman

Menulis untuk mengabadikan diri...

Post Terkait

Tinggalkan Komentar