Menata Ulang Pintu Perbatasan Entikong

Menata Ulang Pintu Perbatasan Entikong

Menata Ulang Pintu Perbatasan Entikong BERITA | AURELIO | MARCH 28, 2014 10:46 | Nunukan – batasnegeri.com :

Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan bersama 12 Camat atau perwakilan kecamatan perbatasan se-Kabupaten Nunukan, baru-baru ini melakukan kegiatan Observasi Lapangan (OL) di Kecamatan Entikong Propinsi Kalimantan Barat. OL ini masih merupakan rangkaian dari kegiatan Rapat Kerja Perbatasan Kabupaten Nunukan yang diselenggarakan di Kantor Bupati Nunukan beberapa hari yang lalu. Observasi lapangan ini dimaksudkan antara lain untuk memberikan wawasan kepada para camat perbatasan se-Kabupaten Nunukan dan jajaran Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan dalam rangka pengembangan 12 kecamatan perbatasan yang ada dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara ini. Rute perjalanan mengambil jalur Nunukan-Tarakan-Balikpapan-Jakarta-Pontianak-Entikong. tebedu.

Setelah melakukan audiensi dan tatap muka dengan Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat yang diwakili oleh Kepala Badan Pembangunan Perbatasan dan Daerah Tertinggal, keesokan harinya, rombongan OL kemudian melanjutkan kegiatan observasi lapangan ke perbatasan darat di Entikong (Kalbar) dan Tebedu (Sarawak).

Setibanya di PPLB Entikong, rombongan OL mendapatkan beberapa penjelasan dari jajaran UPT PPLB Entikong. Selain itu, rombongan juga berkesempatan untuk melakukan diskusi serta mendapatkkan penjelasan tambahan dari Camat Entikong, Drs. Markus. Tidak itu saja, seluruh anggota rombongan diberikan kesempatan oleh otoritas imigrasi Malaysia di Tebedu untuk dapat berjalan-jalan dan berbelanja beberapa barang kebutuhan di wilayah Tebedu (kecamatan perbatasan Malaysia).

PINTU GERBANG PLB TEBEDU MILIK MALAYSIA

Berikut adalah beberapa catatan yang dapat kami rekam untuk menggambarkan beberapa bagian penting dari perjalanan ini : Meskipun Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) yang ada di Entikong masih diklaim menjadi model terbaik pengelolaan lintas batas darat di Indonesia, namun jika dibandingkan dengan PPLB yang ada di Tebedu Sarawak, yang berjarak hanya lebih kurang 100 meter dari PPLB Entikong, tampak dengan jelas adanya kesenjangan. Kesenjangan tersebut dapat dilihat pada manajemen PPLB (CIQS) Tebedu seperti pos pemeriksaan yang serba modern dan sarana penunjang seperti gedung, dry port, ruang tunggu kedatangan dan keberangkatan yang nyaman, petunjuk dan papan informasi yang jelas, penataan parkir yang rapih dan tertata dan sarana dan prasarana lain yang jauh lebih memadai. Pihak Sarawak mampu membangun kawasan perbatasan dengan baik. Sementara di sisi Indonesia, tampak sebaliknya.

Memasuki lebih dalam lagi ke wilayah perbatasan darat Malaysia yang ada di Tebedu, kami menyaksikan suatu penataan wilayah yang apik. Jalan-jalan beraspal mulus, baik yang menuju maupun yang terbentang disepanjang perbatasan Malaysia-Indonesia di Sarawak, membuat perjalanan di perbatasan Sarawak Malaysia terasa begitu nyaman. Panorama ini seolah berbicara kepada kami betapa Malaysia telah jauh lebih siap menyambut perubahan dan perkembangan eksternal, baik yang sifatnya bilateral, regional maupun global.

Di sisi Indonesia, kami masih menemukan beberapa permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh kecamatan dan UPT PPLB yang berada di bawah Badan Pembangunan Perbatasan dan Daerah Tertinggal Provinsi Kalbar itu, antara lain :

Kami menangkap kesan bahwa unsur-unsur yang terkait dengan pengelolaan UPT PPLB tersebut belum terkoordinasi dengan baik dan masih jalan sendiri-sendiri. UPT PPLB yang dibawahi Badan Pembangunan Perbatasan dan Daerah Tertinggal Provinsi Kalimantan Barat sebagai pengelola, selama ini memiliki tugas tidak lebih sebagai pembuka dan penutup pintu sekaligus fungsi kebersihan. Sementara akses terhadap data, informasi dan hal-hal teknis lainnya kepada unit-unit lainnya sangat terbatas jika tidak bisa dikatakan minim.

Sampai dengan saat ini, Pemerintah Indonesia belum membangun dry port (pelabuhan darat) untuk pemeriksaan barang (ekspor dan impor). Sebaliknya otoritas Pemerintah Malaysia telah memiliki dry port yang sangat memadai. Hal tersebut, menurut salah satu pejabat terkait yang tidak dapat disebutkan namanya, menyebabkan negara ini berpotensi kehilangan sumber pendapatan miliaran rupiah setiap tahunnya.

Perkembangan perekonomian masyarakat, belum mampu memanfaatkan posisi strategis dan peluang yang ada sehubungan dengan keberadaan UPT PPLB tersebut. Hal tersebut tergambar dari sarana dan prsarana yang ada di perbatasan Indonesia, baik publik maupun pemerintahan, yang masih minim. Salah satu hotel terbaik di mana rombongan menginap misalnya, sangat jauh dari memadai untuk dapat disebut sebagai hotel atau bahkan penginapan sekalipun. Demikian juga halnya dengan kehidupan masyarakat perbatasan Entikong yang terlihat begitu sederhana. Hal tersebut tergambar dari kawasan pemukiman yang belum tertata, maupun dinamika kehidupan dan aktifitas perekonomian masyarakat yang kurang dinamis. Bahkan salah satu fasilitas gedung, yang dibangun oleh Pemerintah dan konon diperuntukkan untuk menjadi pasar perbatasan, mangkrak dan tidak berfungsi, semakin menggambarkan bahwa perbatasan Indonesia menghadapi berbagai masalah keterbatasan.

Selain apa yang digambarkan di atas, perjalanan ini berhasil mengidentifikasi beberapa terobosan dan best practice yang telah dilakukan baik oleh Pemerintah Provinsi Kalbar yang mungkin layak untuk diadopsi dan diadaptasi sesuai dengan kultur, konteks dan kebutuhan masyarakat Nunukan, antara lain :

1. Pembentukan PPLB Entikong (Darat) sebagai UPT yang ada di bawah propinsi merupakan salah satu model pengembangan PLB Internasional. Model kelembagaan UPT PPLB ini relevan untuk menjadi model PPLB internasional di wilayah perbatasan darat lainnya dengan beberapa perbaikan dan modifikasi.

2. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat selalu berusaha untuk menjadikan wilayah dan kecamatan perbatasan sebagai wilayah prioritas dan konsentrasi pembangunan. Hal ini digambarkan dari diklasifikasinnya Kecamatan Perbatasan menurut Lini. Wilayah perbatasan Lini I, yaitu kecamatan yang langsung berhadapan dan melekat pada tapal batas dengan Malaysia. Wilayah perbatasan Lini II, yaitu Kecamatan yang secara tidak langsung berhadapan dengan wilayah Malaysia akan tetapi masih terkena pengaruh langsung sebagai akibat berbatasan dengan Malaysia.

3. Adanya lalu lintas orang dan kendaraan yang lebih fleksibel di kawasan perbatasan. Penduduk pada Lini I pada kedua belah pihak, Indonesia dan Malaysia, dapat saling mengunjungi dan melewati batas antar negara tanpa prosedur administrasi yang kaku dan formalistik. Cukup melapor dengan menunjukkan KTP dan IC, maka warga perbatasan dapat melintasi garis perbatasan sesuai dengan kebutuhan yang dibenarkan, bahkan dengan membawa kendaraan sekalipun. Untuk di Entikong, radius yang dapat dimasuki hingga ke perbatasan Kec. Entikong, sedangkan di Tebedu, hingga perbatasan Tebedu dengan distrik lain yang diperkirakan mencapai radius hingga 30 KM.

4. Selain PPLB Internasional Entikong, Pos Lintas Batas (PLB) tradisional juga masih dipertahankan di wilayah kecamatan perbatasan lainnya guna mengendalikan arus barang dan manusia yang tingkat interaksinya cukup tinggi. PLB tersebut dikoordinasikan oleh Camat selaku perwakilan pemerintah yang ada di Kecamtan.

5. Anggota rombongan juga mendapat informasi bahwa warga perbatasan yang akan bersekolah di Sekolah Malaysia diberi akses yang lebih mudah. Demikian juga bagi yang sakit, dapat berobat di Rumah-Rumah sakit pemerintah dan swasta dengan menggunakan apa yang disebut sebagai Kartu Lintas Batas Khusus, di luar dengan apa yang kita kenal selama ini sebagai dokumen imigrasi, berupa paspor dan Pas Lintas Batas (PLB). Dari apa yang disaksikan oleh rombongan, kendaraan Indonesia bahkan diberikan perlakuan khusus untuk mengantar langsung warga perbatasan yang akan berobat ke RSU yang ada di wilayah tersebut meskipun melampaui garis territorial yang telah disepakati.

6. Kecamatan Perbatasan, seperti Entikong, bersama Pemerintah Negera Bagian Sarawak di perbatasan memiliki wadah silaturrahmi bersama yang rutin digelar setiap tahunnya berupa Event Olah Raga Sosek, dan Event social budaya yang mereka sebut titian muhibbah.

7. Jika boleh membandingkan, proses layanan pemeriksaan dokumen keimigrasian di PPLB Tebedu (milik Malaysia), jauh lebih manusiawi dan lebih baik dari pelayanan keimigrasian yang diberikan olel petugas imigrasi di pelabuhan Tawau Sabah. Bahkan rombongan OL kami, diberi kesempatan oleh otoritas imigrasi Malaysia untuk jalan-jalan dan berbelanja di kawasan Tebedu Sarawak tanpa harus melalui pemeriksaan keimigrasian pada umumnya.

Perjalanan ini, bagi kami tentu suatu pengalaman yang cukup menarik, terutama jika dikaitkan dengan pencarian model pengembangan kerjasama perbatasan, model pengelolaan lintas batas, dan hubungan masyarakat dan pemerintah lokal di perbatasan yang saling menguntungkan dan menghargai antara satu sama lain. Tidaklah salah kiranya, hasil pengamatan (A) terkait hal-hal positif yang ada di wilayah perbatasan Kalimantan Barat dan Sarawak Malaysia dipertimbangkan untuk diadopsi/ditiru (T), untuk selanjutnya di adaptasi/modifikasi (M) sesuai dengan kebutuhan dan kultur masyarakat perbatasan di Kabupaten Nunukan.

Sumber : justbeharman.blogspot.com

Dipost Oleh Harman

Menulis untuk mengabadikan diri...

Post Terkait

Tinggalkan Komentar