OBJEKTIF MEMAHAMI ISI KESEPAKATAN PERDAGANGAN LINTAS BATAS INDONESIA-MALAYSIA 1970

OBJEKTIF MEMAHAMI ISI KESEPAKATAN PERDAGANGAN LINTAS BATAS INDONESIA-MALAYSIA 1970

Istilah perdagangan lintas batas cukup familiar di kalangan penduduk dan warga perbatasan. Tapi mungkin tidak banyak yang pernah mengakses dokumen perjanjian atau kesepakatan dimaksud. Pada hal, dokumen inilah yang menjadi dasar dari praktek perdagangan lintas yang terjadi hingga saat ini. Tulisan ini mencoba membantu pembaca yang awam untuk lebih memahami subtansi kesepakatan kerjasama yang sampai saat ini belum diperbaharui oleh kedua negara itu tanpa prejudice.

Perdagangan lintas batas negara yang terjadi hari ini, tidak dapat dilepaskan dari Perjanjian Bilateral antara negara-negara yang berbatasan, tidak terkecuali Indonesia. Indonesia memiliki beberapa perjanjian atau kesepakatan bilateral dengan negara-negara tetangganya, satu di antaranya Kesepakatan Perdagangan Lintas Batas dengan Malaysia (Border Trade Agreement/BTA). BTA Indonesia-Malaysia disepakati kedua negara pada tanggal 24 Agustus 1970. BTA 1970 ini merupakan tindak lanjut dari Basic Arrangement on Border Crossing (BABC) tertanggal 26 Mei 1967 dan Basic Arrangement on Trade and Economic Relations (BATER) tanggal 11 Mei 1967.

Berbeda dengan praktek perdagangan barter (barter trade) yang merujuk pada jenis komoditas yang dipertukarkan (di dunia modern, instrumen pertukaran diganti dengan uang), perdagangan lintas batas (border trade) merujuk pada tempat berlangsungnya lalu lintas perdagangan antara masyarakat kedua negara.

Berdasarkan tempat berlangsungnya lalu lintas perdagangan, perdagangan lintas batas antara Indonesia-Malaysia dapat dibagi menjadi dua, yaitu kesepakatan perdagangan lintas batas di perbatasan darat dan kesepakatan perdagangan lintas batas di perbatasan laut.

Dalam hal lalu lintas perdagangan terjadi di perbatasan darat, maka pintu lalu lintas perdagangan  harus melalui pos perbatasan darat. Dalam hal lalu lintas perdagangan melalui laut atau perairan, maka tempat pintu lalu lintas barang harus melalui pos yang ada di dermaga atau pelabuhan.

Pintu lalu lintas perdagangan perairan atau laut antara Indonesia-Malaysia di Sabah dan Kalimantan Timur, disepakati kedua negara masing-masing berada di Nunukan dan Tawau. Hal tersebut diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a BTA 1970.

Seperti apa isi kesepakatan tersebut?

Transaksi perdagangan yang terjadi di perbatasan negara Indonesia-Malaysia saat ini dipayungi oleh suatu kesepakatan resmi yang disepakati oleh kedua negara pada tanggal 24 Agustus 1970. Kesepakatan ini dikenal dengan sebutan Border Trade Agreement (BTA). Namun perlu difahami, dokumen kesepakatan tersebut tidak hanya menjadi dasar hukum atau justifikasi terhadap prakter perdagangan (tradisional) di perbatasan kedua negara, tapi juga berisi kesepakatan terkait dengan batasan-batasan yang harus ditaati dalam melakukan transaksi perdagangan dimaksud. Batasan-batasan tersebut setidaknya terdiri dari komponen : pelaku, pintu pemeriksaan dan/atau jalur lalu lintas perdagangan, jenis komoditas, nilai maksimal transaksi dan jenis dan kapasitas alat transportasi yang dapat digunakan.

1. Pelaku/Pedagang

Pedagang yang dapat menggunakan kebijakan perdagangan perbatasan haruslah masyarakat/penduduk perbatasan setempat yang dibuktikan dengan Pasport atau Pas Lintas Batas, Identitas Kartu Pelaut atau dokumen perjalanan khusus yang disepakati kedua belah pihak.

2. Pintu Pemeriksaan Keluar Masuk (Entry and Exit Point).

Pintu pemeriksaan keluar masuk untuk lalu lintas perdagangan di darat telah ditetapkan dan disepakati antar kedua negara. Untuk pintu dan jalur lalu lintas laut di Sabah dan Kalimantan Timur, pintu pemeriksaan telah ditetapkan di pelabuhan Tawau dan Pelabuhan Nunukan (Pasal 3 ayat 1 huruf a).

3. Jenis Komoditas yang dapat diperdagangkan

Adapun jenis komoditas yang dapat dijual ke Tawau terdiri dari produk hasil pertanian, maupun produk lain yang dihasilkan oleh warga perbatasan Indonesia selain minyak, dan batu mineral. Sedangkan komoditas yang dapat dijual (barter) ke wilayah Indonesia, terdiri dari barang kebutuhan sehari-hari atau barang konsumsi, termasuk perkakas dan peralatan yang akan digunakan untuk kebutuhan Industri di perbatasan Indonesia.

4. Nilai maksimal transaksi (Threshold Value)

Nilai maksimal transaksi untuk jalur perbatasan darat ditetapkan  maksimal 600 ringgit Malaysia orang/bulan dan untuk transaksi yang menggunakan jalur laut, ditetapkan maksimal 600 ringgit perperahu/perperjalanan.

5. Jenis alat transportasi yang dapat digunakan.

Jenis transportasi yang melayani jalur perdagangan laut ditetapkan berupa perahu jongkong dengan kapasitas muatan (kotor) maksimal 20 meter kubik.

Berdasarkan uraian di atas, maka suatu transaksi dianggap sebagai perdagangan perbatasan jika memenuhi kriteria di atas. Logika sebaliknya, jika transaksi perdagangan tidak mengikuti kriteria di atas, maka berlaku atasnya ketentuan perdagangan internasional (ekspor-impor).

Sumber :

1. Dokumen bta_1970_-_bhs._indonesia Perjanjian Tentang Perdagangan Lintas-Batas antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Malaysia, tanggal 24 Agustus 1970 (versi Bahasa Indonesia)

2. Dokumen bta_1970_document-english Agreement on Border Trade between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of Malaysia , 24th August 1970 (versi Bahasan Inggris)

Dipost Oleh Harman

Menulis untuk mengabadikan diri...

Post Terkait

Tinggalkan Komentar