YANG TERSISA DARI LOKAKARYA DI ATAS KRI MAKASSAR

YANG TERSISA DARI LOKAKARYA DI ATAS KRI MAKASSAR

Lokakarya Nasional II di atas KRI Makassar telah berakhir. Namun demikian, kesan-kesan manis dan pahit getirnya pelayaran masih sangat terasa. Sampai pada saat tulisan ini disusun, penulis masih merasakan seolah-olah kursi yang penulis duduki terayun oleh ombak yang cukup besar pada ’bulan janda’ ini. Disebut demikian karena pelayaran yang dilakukan pada musim atau bulan ini rentan dengan ayunan dan hempasan ombak yang bisa mengancam keselamatan pelayaran dan tentu saja berpotensi membuat isteri pelayar/pelaut yang ditinggalkan menjadi janda.

Sebenarnya, sesuai jadwal, pelayaran dan lokakarya yang berlangsung selama 10 hari ini telah dimulai sejak tanggal 11 dengan jalur pelayaran Jakarta-Makassar-Tarakan-Karang Unarang-Pulau Sebatik-Nunukan-Balikpapan dan berakhir di Surabaya tanggal 22 Agustus 2007. Sebagai tempat persinggahan terakhir sebelum Pelabuhan Balikpapan, para peserta dari Nunukan yang berjumlah 22 orang (19 peserta dari berbagai organisasi dan 3 orang dari Unsur staf dan Anggota DPRD) baru bisa bergabung tepat tanggal 17 Agustus 2007 seusai pengibaran bendera merah putih di Karang Unarang.

Meskipun hanya bisa bergabung selam 5 hari (sampai pelayaran berakhir), namun bagi peserta dari Nunukan, perjalanan ini cukup mengesankan dan memberi arti tidak saja bagi peserta sendiri tapi mudah-mudahan juga akan bermanfaat bagi Kabupaten Nunukan secara keseluruhan. Betapa tidak, sejak hari pertama keberadaan kami di atas kapal sampai pelayaran/lokakarya berakhir, delegasi Nunukan telah cukup memberi warna bagi lokakarya kali ini.

Hari pertama (17 Agustus 2007) pukul 18:00 wita, KRI Makassar angkat jangkar menuju Pelabuhan Balikpapan. Bersama peserta dari berbagai unsur dan daerah, setelah melakukan registrasi ulang dan menyimpan barang pada kamar yang telah dtentukan, kami kemudian mengikuti apel sore. Agar interaksi dapat berlangsung secara baik dan untuk menghindari nuansa kedaerahan, kami disebar ke kelompok-kelompok yang sudah lebih dahulu terbentuk yakni Kelompok Nusa, Kelompok Bangsa dan Kelompok Bahasa. Penulis sendiri, mewakili IKA Unhas Kab. Nunukan, bergabung dengan Kelompok Bahasa bersama Ust.Harun Zein (FKUB), S.Ag, Mansur (LSM Lingkungan), Rojab (AMPI) dan Bapak Abdul Rahman (PMI). Kelompok yang sudah lebih dahulu lengkap personilnya, dapat membubarkan diri dan menikmati snack sore. Celakanya, kelompok Bahasa (dimana penulis bergabung, ternyata tidak lengkap sehingga beberapa orang peserta disebar untuk melakukan pencarian, dikuatirkan jika mereke tertinggal di dermaga Nunukan. Hingga azan maghrib berkumandang, keadaan personil belum juga lengkap (menurut informasi salah seorang teman sekelompok yang terlebih dahulu bergabung, kelompok bahasa memang kurang disiplin). Sementara peserta dari kelompok lain menikmati snack sore sambil sesekali meneriaki dan mengganggu kami dan memperlihatkan kue kopi kopi/teh yang mereka santap. Maksudnya tentu saja gurauan sekaligus ejekan bagi kami kelompok yang kurang kompak.

Selang beberapa waktu kemudian, personil yang dicari-cari berhasil ditemukan. Rupanya mereka ketiduran di kamar-kamar peserta. Sebagai pelampiasan kedongkolan, mereka diteriaki dan diminta untuk push up masing-masing sebanyak 10 kali. Setelah semuanya mendapat hukuman serta sedikit ’kultum’, kami akhirnya diperbolehkan untuk membubarkan diri. Malangnya, kue-kuean dan minuman yang tadinya terhidang udah diembat seluruhnya oleh peserta dari kelompok Nusa dan Bangsa. Kami hanya bisa menelan air liur dan sedikit ’kecele’. Inilah akibat indisipliner yang menjadi kebiasaan dan budaya umumnya bangsa kita. Akibatnya langsung bisa terasa, tidak kebagian apa yang semestinya menjadi hak kami.

Dengan sedikit kesal, penulis kemudian mencari tempat untuk solat maghrib. Rupanya tempat solat berada di dek paling bawah, dek di mana biasanya tank-tank perang ditempatkan. Rupanya KRI Makassar-590 produksi Busan Korsel ini dipersiapkan sebagai kapal pengangkut pasukan dan peralatan perang. Selain itu kapal perang yang mampu mengangkut sekitar 618 personil dengan bobot 770 ton ini hanya memiliki kecepatan 17 knot. Lebih lambat dari kapal-kapal penumpang yang dioperasikan PT.Pelni yang sering mampir di pelabuhan Tunon Taka Nunukan.

Sebelum melaksanakan solat maghrib, penulis, mencari air untuk berwudhu. Akhirnya oleh salah seorang peserta, penulis ditunjukan sebuah kamar. Ternyata itu adalah kamar mandi. Dan alangkah terkejutnya penulis, ketika membuka pintu kamar mandi, ternyata kamar mandinya tanpa sekat. Hanya ada deretan shower. Dan lebih terkejut lagi, beberapa orang peserta sedang mandi, sebagian besar naked (telanjang tanpa sehelai benangpun). Penulis merasa risih menyaksikan itu, namun mereka koq biasa-biasa saja. Ternyata inilah mandi ala tentara yang secara sepintas lalu sempat penulis dengar dari salah seorang peserta. Penulis kemudian berwudhu di salah satu wastafel yang ada.

Sambil berjalan keluar dari kamar mandi menuju ketempat sholat yang telah disediakan, penulis terus berfikir, sepertinya begini juga gaya mandi saya nanti. Penulis kemudian teringat kebiasaan di kampung di mana para warga memanfaatkan sungai sebagai tempat cuci dan mandi mereka. Pemandangan seperti itu sudah biasa. Namun tidak sampai seperti itu gayanya di mana umumnya alat vital dibiarkan terekspose begitu saja tanpa ditutupi. Mungkin karena ”batangan” semua kali ya.

Tempat solat yang tersedia kelihatannya tempat solat darurat, sederet dengan ruang makan malam dan tempat olah raga tenis meja. Buktinya hanya berupa hamparan sajadah-sajadah atau lebih tepatnya permaidani. Bunyi mesin kapalpun lumayan bising. Namun tentu saja harus disyukuri bahwa fasilitas tersebut masih tersedia dalam kapal perang tersebut. Terlihat pula satu dua orang prajurit TNI AL yang jogging mengelilingi ruangan.

Setelah makan malam, penulis langsung menuju kamar yang telah ditentukan. Kamar ber AC dan dihuni lebih dari 20 orang peserta tersebut terdiri dari deretan tempat tidur/dipan berlantai tiga yang hampir sepenuhnya terisi dengan lebar kisaran ½ m dan panjang kurang dari 2 meter. Tinggi untuk setiap tempat tidur kira-kira ½ meter. Jadi harus ekstra hati-hati ketika akan berbaring maupun bangun, karena kepala bisa benjol-benjol terbentur besi tempat tidur yang terbuat dari aluminium. Selain itu, ternyata tempat tidur/dipan yang ada tidak memiliki bantal. Jadi, penulis terpaksa memanfaatkan tas ransel yang masih terisi pakaian. Untungnya, penulis tidak mengalami masalah adaptasi karena ternyata penghuni kamar H-01 tersebut umumya adalah peserta dari Tarakan dan Nunukan juga.

Sesuai jadwal, malam tersebut tidak ada acara seremonial. Penulis langsung membaringkan badan pada dipan yang tersedia. Pertamanya memang agak sulit memejamkan mata, mungkin karena belum terbiasa dengan suasana yang baru dan asing. Meskipun bagi penulis, tempat tersebut sudah cukup lumayan dibanding ketika penulis nyantri di salah satu Ponpes ternama di Jawa Timur. Penulis masih ingat, jarang sekali penulis tidur di atas kasur yang empuk apalagi kamar ber AC. Bukan karena tidak boleh atau tidak ada, tapi hanya takut keenakan dan akhirnya terlambat bangun untuk sholat shubuh. Bisa dapat air comberan atau sanksi berlari sambil meniup peluit mengitari asrama. Biasanya kalau tidak dapat tempat tidur, penulis berbaring di atas sebuah bangku atau di atas tangga yang membuat kaki kesemutan atau badan pegal-pegal di pagi hari. Sembari merefleksi pengalaman masa lalu, tidak terasa malam mulai larut dan entah pukul berapa, mata dan fikiran pemulis sudah melanglang buana ke pulau kapuk.

Sekitar jam 12 malam, tiba-tiba penulis dan semua peserta lokakarya yang sedang tidur pulas dikejutkan dengan suara gemuruh ombak dan suara tertawa yang menyeramkan. Suara yang konon mengaku sebagai Dewa Neptunus itu, Dewa Penguasa 7 lautan/samudera, awalnya cukup mengerikan. Suasana ini semakin diperparah dengan padamnya semua lampu-lampu penerang. Penulis dan teman-teman sekamar sempat kaget bukan kepalang. Suasana ini berlangsung cukup lama. Namun karena kata-katanya dan suaranya cukup monoton, penulis segera sadar, sebagai mantan santri dan mahasiswa, hal-hal seperti ini bukan barang baru. Ini pasti kerjaan panitia fikir penulis. Rupanya, teman-teman lain berfikiran yang sama. Tidak lama kemudian, sementara sandiwara panitia berlangsung, teman-teman sesama peserta mulai nyeletuk dan tertawa. Semakin lama suara tertawa peserta semakin  ramai yang berarti kesadaran mereka mulai pulih. Tidak lama berselang, suara gemuruh tersebut tiba-tiba hilang dan lampu-lampu mulai menyala. Semakin jelas ini kerjaan panitia.

Teman-teman mulai membicarakan kejadian tadi. Namun penulis diam saja dan berusaha tidur kembali. Tapi mata kembali semakin sulit dipejamkan. Entah pukul berapa akhirnya penulis kembali bisa tertidur. Namun rasanya sekejap sekali, tiba-tiba terbangun dan melihat kearah jam tangan. Waktu menunjukkan lebih kurang 4:50 wita. Berarti azan sholat subuh sebentar lagi akan berkumandang. Penulis langsung bangun dan menyambar sarung sembahyang yang telah penulis siapkan sebelum tidur. Namun kemudian berfikir, kenapa tidak mandi sekalian. Mumpung teman-teman yang lain belum bangun dan kamar mandi masih sepi. Apalagi kamar mandi dan ruang solat berdekatan. Dengan demikian, penulis tidak perlu risih mandi telanjang karena dilihat oleh orang lain. Segera saja penulis menyambar perlengkapan mandi sekalian dan segera bergegas menuju kamar mandi sebelum kadahuluan orang. Benar saja. Kamar mandi masih kosong. Penulis langsung buka pakaian dan mandi sepuasnya.

Seusai solat subuh, penulis langsung ganti pakaian oleh raga. Sesuai jadwal, akan diadakan olah raga pagi. Namun apa lacur, tiba-tiba suara bising disertai suara ”Dewa Neptunus” kembali memecah kesunyian yang membuat peserta yang masih berbaring terbangun. Ada yang mengerang kesakitan karena terhantuk langit-langit tempat tidur. Suasana menjadi kacau. Tidak sempat terfikir lagi skenario apalagi yang sedang dirancang panitia. Ini lokakarya apa perpeloncoan fikir penulis.

Kami kemudian digiring ke dek helikopter dengan pakaian seadanya. Rupanya di sana sudah berkumpul sebagian besar peserta dengan penampilan yang sama, acak-acakan. Ada yang masih memakai pakaian tidur, ada pula yang masih memakai sarung atau handuk. Bahkan ada yang tidak memakai baju. Kami tidak diberi kesempatan lagi untuk berganti. Untungnya, penulis sudah siap dengan pakaian olah raga lengkap, minus sepatu.

 Di sekeliling kami, wajah-wajah seram (karena dipolesi arang atau oli) bertubuh kekar tanpa baju mengayun-ayunkan benda sejenis rantai atau semacamnya (Teringat pemeran antagonis di film laga yang sedang mengeroyok sang jawara). Mereka berusaha menakut-nakuti dengan suara tawa yang serak dan berat. Diantara peserta, ada yang benar-benar takut, namun ada pula wajah yang biasa-biasa saja, seolah-olah sudah tau bahwa ini hanyalah sandiwara. Kami diminta untuk menyingkirkan barang-barang bawaan yang berharga seperti HP dan dompet. Tanda tanya besar kembali memenuhi kepala, ”Apalagi ini?” Tiba-tiba, terlihat selang-selang besar ditarik dan moncongnya diarahkan kekerumunan peserta. Segera saja penulis berlari mencari tempat aman untuk menyembunyikan HP, badge (tanda peserta) dan baju luar yang penulis pakai. Sepertinya akan ada hujan buatan.

 Benar saja, berselang beberapa detik setelah HP, badge (kartu peserta) dan baju penulis amankan, muncratan air asin dari berbagai arah mulai mengguyur tubuh. Semua peserta dipaksa duduk alias jongkok dan siraman air semakin deras. Parahnya lagi, sesekali semprotan air yang berbau comberan bercampur dengan air asin terasa menyengat sekali.

Sementara “parodi” ini berlangsung, tiba-tiba suara Dewa Neptunus terdengat kembali. Dari arah depan muncul sesosok tubuh kekar dan tinggi dengan pakaian kebesaran berwarna kuning yang mengaku sebagai jelmaan Dewa Neptunus. Disampingnya, berdiri sosok puteri dengan setengah wajah ditutupi cadar. Itulah pasangan alias isteri sang Dewa, penguasa 7 samudera,  menurut cerita ini.

Konon menurut kebiasaan penghuni laut, setiap melawati Garis Khatulistiwa, harus dilakukan upacara/prosesi pensucian. Manusia yang selama ini mengotori lautan, harus dibersihkan terlebih dahulu agar bisa diterima oleh penghuni lautan, demikian menurut kepercayaan pelaut. Caranya, mereka harus dimandikan dengan air laut dari 7 samudera.

Adegan terus berlanjut, salah seorang peserta wanita tiba-tiba ditarik paksa kedepan. Sang wanita, berusaha meronta dan menangis (bahkan tenyata perempuan ini pada akhirnya jatuh pingsan karena shock, dan ini baru penulis ketahui dari tayangan slide menjelang acara penutupan). Namun apakan daya, rintihan dan perlawanannya seolah tidak berpengaruh terhadap “antek” Dewa Neptunus yang gagah perkasa. Wanita tersebut lalu dicelupkan kedalam tong yang konon berisi air dari 7 samudera. Anehnya, wajahnya dan pakaiannya justeru menjadi kotor dan hitam. Setelah itu, dia dipaksa minum air berwarna kuning dari gelas plastik yang sudah disediakan. “Benda apalagi itu”, fikir penulis mulai dongkol. Tidak lama kemudian, satu persatu peserta diperlakukan sama. Penulis sendiri, secara suka rela menyerahkan diri bersama teman-teman yang lain agar drama ini bisa cepat berakhir. Rupanya cairan hitam yang disapukan kewajah dan dilumurkan ke badan dan rambut tersebut adalah cairan oli/solar bekas. Sedangkan air kuning yang harus diminum tersebut rasanya pahit sekali yang akhirnya belakangan kami ketahui adalah sejenis minuman jamu. Setelah meminum sedikit, perut penulis terasa mual dan ingin muntah.

Setelah semua peserta mendapat jatah, acara pensucian pun berakhir. Ditandai dengan kembalinya Dewa Neptunus bersama sang Puteri ke ”singgah sana persemediannya”. Kami langsung berlomba memperebutkan sabun mandi maupun sabun colek yang dibagikan panitia untuk membersihkan rambut, badan dan pakaian. Namun apa lacur, busa sabun terkalahkan oleh kentalnya cairan oli/solar yang menempel di rambut, wajah dan pakaian. Semua bagian yang terkena cairan oli/solar  masih saja terasa licin dan siraman air tawar yang disemprotkan berubah menjadi cairan hitam begitu mencecah tubuh. Peserta kemudian berlomba menuju kamar mandi untuk membersihkan diri.

Setelah beristirahat beberapa jam, seusai sarapan, para peserta kembali berkumpul di ruang pertemuan. Pada hari itu, peserta/delegasi dari Tarakan dan Nunukan , sebagai masyarakat dari pulau-pulau terluar di perbatasan, diberi kehormatan menjadi nara sumber bersama perwakilan pemerintah pusat. Secara keseluruhan peserta dari Nunukan dan Tarakan dikumpulkan di sayap kiri bagian depan dari ruang pertemuan berhadapan dengan Nara Sumber/Wakil Pemerintah lintas Departmen seperti Depdagri, Deplu, PDT, Lingkungan Hidup dan lainnya di sayap kiri ruang pertemuan. Dimoderatori oleh Kolonel Iskandar didampingi seorang SC dari dari Depdagri. Acara interaktif dipandu oleh Mas Ruli dari Dinas Trantib Jakarta.

Disinilah secara perdana masyarakat dari perbatasan (Nunukan dan Tarakan) mendapat peluang untuk menyampaikan informasi dan fakta-fakta empirik kepada para peserta maupun pemerintah pusat yang diwakili oleh pejabat-pejabat setingkat direktur. Dan disini pulalah Peserta Nunukan mulai menambah ”warna” Lokakarya ini. Setelah acara dibuka, moderator kemudian mempersilahkan delegasi Nunukan untuk menyampaikan uneg-unegnya. Dimulai dari Rendi (Barisan Pemuda PAN Kab. Nunukan), dengan gayanya yang khas, mulai membuka dengan beberapa komentar, saran dan kritikan berapi-api. Selanjutnya kesempatan diberikan kepada seorang Pengusaha dan Tokoh masyarakat Kecamatan Sebatik yang cukup low profile, H. Herman, yang kemudian menjadi salah satu peserta dari Nunukan yang cukup populer selama lokakarya berlangsung. Pengusaha yang sempat pula dikerjai pada acara pensucian tadi pagi ini, mencoba mengelaborasi sejumlah fakta dan realitas bagaimana masyarakat Sebatik menjalani kehidupan sebagai warga Indonesia yang bermukim di perbatasan, tentang bagaimana struktur perekonomian masyarakat dan interdependensinya dengan Tawau Malaysia, tentang bagaimana mereka menjaga semangat kebangsaan mereka ditengah-tengah keterbatasan infrastruktur dan peluang-peluang ekonomi dibanding masyarakat Tawau. Selain itu, perwakilan dari KKSS Kab. Nunukan, Bapak Muhtar A. Dahlan (mantan Kadis Perikanan dan Kelautan Kab. Nunukan) lalu memperkaya dengan pendekatan kelautan dan perikanan sesuai dengan latar belakang pengalaman beliau sebagai pensiunan pejabat struktural pemerintahan daerah. Ibu Indah dari LSM Anti Trafficking, menambahkan dari pendekatan woman/human trafficking dan membeberkan sejumah data dan fakta empirik beliau di dalam menangani masalah trafficking di Kab. Nunukan. Intinya Peserta dari Kab. Nunukan menginginkan agar pemerintah memberi perhatian lebih pada masalah-masalah perbatasan karena tanpa bantuan dan peran serta aktif pemerintah pusat, maka potensi degradasi semangat dan wawasan kebangsaan sangat potensial terjadi.

Persoalan-persoalan tersebut kemudian dilemparkan kepada para perwakilan pemerintah dari berbagai departemen dan sesekali memberi kesempatan kepada peserta untuk memberi tanggapan, saran atau pertanyaan menyangkut topik yang dibahas. Sangat disayangkan bahwa perwakilan pemerintah yang hadir tidak mampu memberi solusi-solusi konkrit. Justeru mereka beretorika melalui pendekatan teoritik dan konsep yang sangat abstrak. Lebih celakanya lagi, alih-alih memberi solusi, mereka justeru melempar tanggungjawab kepada pemerintah daerah. Peserta dari Nunukan maupun Tarakan mulai gelisah dan dongkol. Sesekali terdengar celetukan protes ”teori” atau ”kami gak butuh teori tapi implementasi”. Mengamati kondisi ini, penulis agak kehilangan kesabaran. Menurut penulis diskusi ini sudah keluar dari konteks/topik pembicaraan.

Beberapa kali penulis mengacungkan tangan mencoba meminta waktu untuk berbicara. Tapi mungkin karena penampilan penulis kurang meyakinkan, pemandu acara beberapa kali mengacuhkan penulis. Tapi Alhamdulillah giliran itu tiba juga. Setelah mengucapkan terima kasih kepada moderator dan sedikit sanjungan kepada Nara Sumber/Perwakilan Pemerintah Pusat dan Peserta lainnya, penulis mulai menyampaikan komentar, tanggapan, kritikan dan bahkan ungkapan perasaan kecewa. Dengan lugas, entah keberanian dari mana, penulis mengkritik habis-habisan retorika dari wakil-wakil pemerintah yang duduk berseberangan dengan kami. Penulis mencoba menyampaikan beberapa isu strategis nasional dikaitkan dengan realitas yang terjadi pada ’miniatur Indonesia’ Nunukan. Disebut demikian, karena sebuah negara bangsa adalah kumpulan atau gabungan berbagai etnis atau suku bangsa yang mendiami batas teritorial tertentu. Dan itulah yang membentuk Bangsa Indonesia. Dalam kasus Nunukan sebagai wilayah perbatasan, kemajemukan ini sangat terasa. Dan itulah yang membentuk struktur sosial masyarakat, budaya, ekonomi dan bahkan perpolitikan di Nunukan sehingga tidak berlebihan kalau Nunukan dapat pula diibaratkan sebagai miniatur Indonesia. Selain itu jika dilihat dari pendekatan Sistem, Nunukan adalah merupakan sub sistem dari NKRI. Jika subsistem ini terganggu, maka akan berpengaruh pada keseluruhan sistem. Contoh pada perselisihan masalah perbatasan, deportasi TKI dan lain sebagainya yang terjadi di Nunukan beberapa tahun dan waktu yang lalu, bangsa Indonesia tergugah solidaritas dan rasa nasionalismenya dan Nunukan merasakan langsung dampaknya.

Penulis meminta para peserta, dan terutama perwakilan yang mengatasnamakan pemerintah, untuk membedakan antara domain (kewenangan) pemerintah pusat dan domain pemerintah daerah. Dalam konteks Nunukan sebagai daerah otonom, Pemerintah Kabupaten Nunukan, dengan dengan segala kekuatannya (sosial, budaya, ekonomi dan bahkan politik serta anggaran yang diperoleh dari dana perimbangan/DAU) selain harus memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, juga harus ikut menjaga kedaulatan NKRI serta segala ekses yang ditimbulkan dari persoalan-persoalan perbatasan yang muncul.

Adalah tidak adil, kalau akibat yang ditimbulkan oleh masalah perbatasan dibebankan pula kepada Pemerintah Daerah. Sedangkan dalam UU Otonomi Daerah maupun peraturan yang mengatur masalah kewenangan, urusan luar negeri adalah urusan atau domain pemerintah pusat. Masalah perbatasan dengan segala eksesnya adalah masalah luar negeri. Artinya, baik penyelesaian masalah perbatasan, TKI, Illegal Logging, Keimigrasian dan sebagainya adalah domain pusat dan karenanya leading sectornya mestinya Pemerintah Pusat.

Dalam teorinya, sebagai bentuk perhatian dan komitmen pemerintah terhadap  wilayah perbatasan, pemerintah menggunakan 2 (dua) pendekatan yang kita kenal sebagai Security Approach (pendekatan keamanan) dan Prospherity Approach (pendekatan kesejahteraan) untuk mengakselerasi pembangunan diperbatasan (itu teorinya). Namun pendekatan ini umumnya baru diatas kertas. Belum ada blue print yang jelas. Ini dapat dilihat dari perencanaan nasional kita yang belum memiliki skala prioritas yang jelas khususnya yang terkait pengelolaan wilayah perbatasan. Hampir setiap tahun, perwakilan pemerintah mulai dari pejabat setingkat Dirjen, Staf Ahli Menteri,  Menteri dari berbagai departemen bahkan Presiden dan Wakil Presiden rally berkunjung ke Nunukan. Namun sampai saat ini belum terasa perubahan yang signifikan terhadap wilayah-wilayah perbatasan tersebut.

Ada beberapa isu strategis terkait dengan keamanan yang penulis coba identifikasi yang timbul di Nunukan sebagai konsekwensi daerah perbatasan :

  1. Territorial Dispute
  2. Migrant Worker (TKI)
  3. Human (Woman and Child) Trafficking
  4. Illegal Logging, Fishing and Trading
  5. Terrorism
  6. Drugs
  7. dll

Persoalan di atas dengan segala eksesnya, secara langsung maupun tidak langsung, berpengaruh terhadap pemerintahan dan struktur sosial ekonomi masyarakat Nunukan. Lantas bagaimana Pemerintah Daerah akan dapat mewujudkan pelayanan prima dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya jika sebagian fikiran, tenaga dan anggarannya harus dicurahkan dan dialokasikan pula untuk penyelesaian masalah-masalah tenaga kerja luar negeri dan penanggulangan sosial yang timbul dari persoalah TKI Illegal, penanggulangan peredaran narkotika yang bersumber dari luar negeri (Tawau), Penanganan Illegal Fishing oleh Nelayan Malaysia, Rekonstruksi sosial dan infrsatruktur sebagai akibat dari Territorial Dispute, Human Trafficking, Containment of terrorism, Penyelesaian Masalah Kependudukan dan lain sebagainya. Bukankah, perangkat hukum yang berwenang menangani persoalan tersebut sebagian besar adalah perangkat pusat. Sebut saja, TNI, Polri, Imigrasi dan Bea Cukai. Pemerintah Daerah tentu saja hanya bisa melakukan koordinasi tanpa punya wewenang intervensi kebijakan.

Semua juga mengakui bahwa teknologi pertahanan dan keamanan kita masih jauh ketinggalan dari negara tetangga Malaysia. Sarana dan prasarana pertahanan untuk melakukan pengawasan dan patroli juga masih jauh dari cukup. Belum lagi kesejahteraan aparat yang rendah. Sementara, Pemerintah Daerah dipersalahkan apabila memberikan penghasilan tambahan kepada aparat keamanan vertikal yang ada di daerah. Bagaimana mereka mampu berkonsentrasi melakukan pengamanan jika sarana dan prasarana serta kesejahteraan mereka tidak terpenuhi secara memadai.

Konsekwensi logis dari pendekatan keamanan adalah harus ada langkah-langkah konkrit untuk meningkatkan leverage kemampuan pertahanan (dan keamanan) kita. Peremajaan/Pembaruan armada pertahanan, penambahan personil baik kuantitas dan kualitasnya, peningkatan kesejahteraan personil, pemberdayaan masyarakat pulau-pulau terluar/perbatasan dalam rangka ikut serta dalam usaha-usaha pengamanan/pertahanan adalah merupakan agenda-agenda konkrit yang tidak bisa ditunda lagi. Kita tentu tidak ingin kasus lepasnya Sipadan dan Ligitan terulang kembali.

Dalam berbagai literatur, masyarakat perbatasan selalu diidentikkan sebagai masyarakat yang tertinggal dan terbelakang. Jika dibandingkan dengan masyarakat negara tetangga terdekat (Tawau Malaysia misalnya), pernyataan tersebut ada benarnya. Dibanding fasilitas umum, kesejahteraan, tingkat ekonomi, IT, tata kota, kependudukan, law enforcement dan lain sebagianya, masyarakat di wilayah perbatasan (khususnya masyarakat Nunukan)  merasa iri dengan masyarakat tetangga. Ibarat pepatah ”halaman tetangga ternyata lebih indah dari halaman sendiri”. Makanya tidak heran, meskipun diperlakukan sebagai masyarakat kelas dua, warga Indonesia tetap tidak jera mengadu nasib (menjadi TKI atau berdagang) ke negara tetangga Malaysia tersebut baik dengan cara legal maupun illegal. Untuk itu, agar masyarakat di wilayah perbatasan memiliki kebanggaan terhadap negara dan bangsanya, paling tidak leverage mereka juga harus ditingkatkan dan sejajar dengan tetangganya. Untuk mengakselerasi terwujudnya kesejahteraan masyarakat wilayah perbatasan khususnya masyarakat Nunukan, sekali lagi, selain Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat harus mengambil peran utama dan aktif.

Pendekatan Kesejahteraan Masyarakat Perbatasan tidak bisa diserahkan hanya kepada daerah saja. Meskipun daerah memiliki otonomi untuk mengatur rumah tangganya sendiri, namun pemerintah daerah yang berada di perbatasan memiliki kewajiban lebih dibanding daerah otonom yang tidak berkarakteristik perbatasan. Kewajiban yang lebih harus diikuti dengan pemberian hak yang lebih pula. Hak yang penulis maksud terutama adalah kewenangan (yang lebih luas dari daerah otonomi yang tidak berkarakteristik perbatasan) dan anggaran (variabel perbatasan semestinya menjadi variabel yang dapat menambah besaran Dana Perimbangan/DAU). Betapa tidak, selain harus melayani warganya, pemerintah daerah perbatasan berkewajiban pula mempertahankan tegaknya NKRI, menjaga budaya bangsa agar tidak pudar dilibas oleh budaya luar karena masyarakat wilayah perbatasanlah yang paling pertama merasakan dampak negatif dari permaslahan-permasalahan perbatasan yang timbul seperti meningkatnya praktek-praktek tuna susila, bertambahnya gembel dan peminta-minta, orang stress dan gila, pengangguran dan tentu saja angka kemiskinan.

Paparan yang disampaikan oleh peserta dari Nunukan pada khususnya, rupanya telah berhasil menggugah kesadaran dan membuka mata peserta lokakarya lainnya tentang wilayah perbatasan dan khususnya Nunukan. Ini terlihat dari hujan pertanyaan, kritikan dan saran bahkan interupsi yang ditujukan kepada Perwakilan Pemerintah yang hadir. Namun semangat tersebut tidak diimbangi dengan solusi-solusi konkrit dari pemerintah.

Satu hal yang cukup mengharukan penulis, adalah setelah penulis sendiri selesai memberikan tanggapan, semangat peserta khususnya yang berasal dari utusan berbagai organisasi maupun perguruan tinggi dari Sulawesi Selatan maupun dari daerah lain yang jumlahnya cukup signifikan seperti mahasiswa dan alumni Unhas beramai-ramai mencoba angkat bicara memperkuat argumentasi kami. Solidaritas kedaerahan dan almamater menjadi pengikat silaturrahmi dan semangat kami.

Setelah makan siang, acara dilanjutkan dengan pemaparan dari Anggota DPRD Kota Tarakan dan Kab. Nunukan. Dari Kabupaten Nunukan sendiri diwakili oleh Ketua DPRD Drs. H. Ngatidjan Ahmadi dari Fraksi Golkar dan H. Muhiddin Iskandar dari Fraksi Bulan Bintang, 2 fraksi besar di DPRD Kab. Nunukan. Perwakilan dari Nunukan dalam paparannya menguraikan berbagai permasalahan yang timbul di perbatasan. Ketika sesi tanya jawab, perdebatan menjadi cukup alot dan materi diskusi keluar dari subtansi. Para peserta lebih banyak menyoroti kinerja DPRD dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat perbatasan ketimbang menyentuh substansi masalah yang dipaparkan. Melihat situasi tersebut, saudara Rendi tiba-tiba melakukan interupsi dan meminta peserta lain agar tidak melakukan personal attack yang mengarah pada pembunuhan karakter (character Assassination).

Malam hari dilanjutkan dengan acara hiburan yang betempat digladak Heli. Beberapa attraksi hiburan disajikan baik dari peserta maupun dari personil AL. Acara ini cukup merenggangkan otot-otot urat syaraf yang tadinya sempat tegang.

Pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2007, pukul 7 pagi, KRI Makassar berlabuh di Pelabuhan Balikpapan. Sebelum turun berpesiar, para peserta disambut oleh Pemerintah Kota Balikpapan dalam acara penyambutan yang cukup sederhana di atas Kapal KRI .Makassar-590. Pada acara ini, peserta disuguhi hiburan tari dayak yang cukup menarik. Acara penyambutan diakhiri dengan pertukaran cinderamata.

Sekitar pukul 10 pagi, Kapal berlayar meninggalkan Pelabuhan Balikpapan menuju Surabaya. Dalam perjalanan ini, kami kembali disuguhi dengan satu materi yang dibawakan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olah raga Propinsi Kalimantan Timur dengan tema wawasan kebangsaan. Karena materinya cukup abstrak, maka diskusi dan tanya jawab berlangsung ”adem”. Selain itu kondisi fisik peserta mulai menurun dan lelah. Setelah materi, peserta diminta kembali kekelompok masing-masing untuk menyelesaikan tugas kelompok. Selain itu, disampaikan juga bahwa pada malam perpisahan nanti akan ada acara spontanitas. Dalam acara itu nanti, para tim diminta menyiapkan persembahan acara hiburan.

Pada malam itu juga, setiap kelompok diminta untuk menuntaskan makalah kelompok. Di kelompok Bahasa Sendiri, acara diskusi dan penyempurnaan makalah berlangsung hingga subuh. Peserta dari Nunukan banyak memberi informasi dan fakta yang selama ini terjadi dalam memperkaya makalah pada masing-masing kelompok.

Keesokan harinya, presentasi dari masing-masing kelompok disampaikan secara bergantian. Pada kesempatan ini, selain menyajikan makalah hasil rumusan masing-masing kelompok, peserta dari kelompok yang tidak bertugas menyajikan makalah diberi tanggung jawab sebagai moderator dan notulen. Pada sesi ini, perdebatan dan pertarungan ide dan gagasan kembali alot. Satu hal yang cukup membanggakan adalah bahwa pada salah satu kesempatan di mana peserta dari Nunukan menjadi moderator dan notulen (Ust. Harun Zein dan Rendy), tidak seperti suasana sidang sebelumnya, interaksi ide dan gagasan antar peserta dan penyaji berlangsung tertib dan  terkendali. Ini tidak lepas dari kemampuan Ust. Harun Zein (dari Nunukan) dalam memimpin sidang. Bahkan secara mencengangkan, moderator mampu meredam interupsi-interupsi yang liar dari salah seorang peserta yang digelar ”Mr. Interupsi”. Digelar demikian karena peserta tersebut selain paling produktif dalam protes dan kritik maupun bertanya, dia juga sangat ”hobby” interupsi (yang terkadang terkesan asbun alias asal bunyi). Sehingga banyak peserta yang bergumam dan kesal dengan gaya show off nya. Untuk kemampuan yang luar biasa tersebut, SC mengajak peserta untuk memberikan applause yang meriah kepada moderator dan menyerukan agar peserta yang lain dapat mencontohi gaya kepemimpinan moderator.

Satu hal yang mengecewakan penulis adalah pada kesempatan berharga ini, tidak terlihat adanya rekomendasi yang konkrit menyangkut wilayah perbatasan khususnya Nunukan yang menjadi lokus kunjungan sehingga penulis merasa kuatir bahwa rekomendasi tersebut tidak implementatif dan terkesan bahwa lokakarya sambil berlayar menggunakan KRI Makassar tersebut hanya menjadi arena hura-hura belaka. Sore harinya, kami manfaatkan untuk berlatih dan mematangkan persembahan spontanitas kelompok yang akan dtampilkan nantinya.

Acara resepsi perpisahan dilaksanakan pada Hari Senin Malam. Sebelum persembahan kelompok, dibawah arahan SC, kemudian dilanjutkan oleh Kolonel Joeharman, dibentuklah sebuah forum yang menyatukan semua peserta. Atas kesepakatan bersama forum komunikasi Lokakarya II ini disebut ALIANSI AMBALAT.

Selanjutnya dilakukan pemilihan Ketua dan Pengurus Aliansi. Pengurus aliansi ini diharapkan akan mampu mengkoordinasikan dan menjembatani kepentingan dan ide-ide anggota. Terpilih sebagai Ketua Aliansi adalah Bapak Edwin. Dari Nunukan sendiri, H. Herman terpilih sebagai salah satu pengurus pusat. Selain pengurus pusat, di daerah juga dibentuk koordinator wilayah. Diharapkan koordinator-koordinator ini akan mampu menghubungkan kepentingan daerah dan anggota di daerah dengan Pengurus Pusat untuk diperjuangkan bersama atas nama Aliansi.

Setelah disuguhi beberapa persembahan hiburan dari peserta maupun panitia selanjutnya tibalah acara spontanitas. Kelompok Nusa mempersembahkan parodi KRI Makassar yang mengisahkan perjalanan lokakarya di atas KRI Makassar. Kelompok bangsa pula mengusung drama dengan tema persatuan antar suku bangsa di Indonesia. Kelompok bahasa sendiri diminta menyiapkan acara hiburan yang menggambarkan perlakuan kasar pejabat imigrasi dan polisi Diraja Malaysia terhadap warga Indonesia yang berkunjung ke Malaysia. Maksudnya tentu saja ingin menyadarkan dan menggugah peserta dan wakil-wakil pemerintah bahwa martabat kita di mata pejabat Malaysia khususnya di pos lintas batas dan migrasi Malaysia sangat dilecehkan dan bahkan seringkali warga kita yang akan masuk dan ada di Malaysia diperlakukan tidak manusiawi oleh aparat Malaysia. Selain itu, drama juga sedikit dibumbuhi dengan praktek trafficking yang juga diduga marak terjadi melalui Nunukan dan Tawau Malaysia.

Acara perpisahan diakhiri dengan pemutaran film pengibaran bendera di blok ambalat pada 17 Agustus yang lalu yang berhasil didokumentasikan oleh tim reportase dari Metro TV kemudian dilanjutkan dengan renungan bersama dan acara salam-salaman sesama peserta sambil menyanyikan lagu perpisahan. Acara ini berlangsung haru dan terlihat beberapa peserta tidak mampu menahan tangis. Setelah itu, beberapa peserta memanfaatkan untuk foto bersama dengan sesama peserta maupun dengan panitia.

Keesokan harinya, KRI Makassar berlabuh di Pangkalan Armatim Surabaya. Sebelumnya kapal buang jangkar di luar pelabuhan sambil menunggu waktu yang tepat untuk berlabuh. Pada kesempatan tersebut Panglima Armatim yang diwakili Wakilnya  mempresentasikan kekuatan Armatim. Selain itu, acara dimeriahkan juga dengan fashion show dari prajurit AL yang memperagakan setiap jenis pakaian dinas maupun operasional yang digunakan Prajurit pada acara-acara resmi maupun operasional di laut. Namun yang paling mengejutkan adalah diperagakannya drama penyanderaan Kapal oleh teroris. Para peserta sempat shock dengan dentuman senapan dan ancaman serta gertakan teroris. Namun hal tersebut tidak berlangsung lama. Segera saja kami sadar bahwa ini hanyalah drama dan mungkin karena kecewa dengan respon peserta yang tidak takut, terkesan skenario penyanderaan tidak sampai klimaksnya. Tidak lama kemudian, helikopter yang membawa pasukan penyelamat mendaratkan tim penyelamat di atas KRI dan acara pun berakhir setelah tim penyelelamat dijemput kembali oleh helikopter.

Acara puncak berkahir, di Gedung Grahadi Surabaya. Peserta dan Panitia disambut dengan musik elekton dan dijamu dengan hiburan tari tradisional yang sangat memikat yang telah dipersiapkan oleh Pemerintah Daerah Jawa Timur. Setelah makan siang, rombongan membubarkan diri menuju ketempat-tempat pemberangkatan masing-masing. Sungguh sebuah perjalanan yang melelahkan namun sangat berkesan. Namun akan lebih mengesankan lagi apabila hasil rumusan dan rekomendasi yang peserta diperhatikan dan ditindak lanjuti oleh pemerintah sehingga terjadi perubahan yang berarti bagi pulau-pulau terluar/terdepan negara. Dengan demikian tidak akan terjadi lagi kasus Sipadan dan Ligitan jilid kedua, tidak terlihat lagi ketimpangan antara pusat dan wilayah perbatasan dan Warga Indonesia khususnya masyarakat di wilayah perbatasan bangga menjadi bagian dari NKRI. Semoga....... 

 
 

Penulis adalah Alumni Ilmu Hubungan Internasional Universitas Hasanuddin Makassar. Sekarang berdomisili di Kab. Nunukan dan menjabat sebagai Sekretaris IKA Unhas Kab. Nunukan Periode 2006-0210

 

Dipost Oleh Harman

Menulis untuk mengabadikan diri...

Post Terkait

Tinggalkan Komentar